Respons Putusan PN Jakpus soal Tunda Pemilu, Refly Harun Singgung Kongkalikong selanjutnya Intervens

Respons Putusan PN Jakpus soal Tunda Pemilu, Refly Harun Singgung Kongkalikong selanjutnya Intervensi Respons Putusan PN Jakpus soal Tunda Pemilu, Refly Harun Singgung Kongkalikong selanjutnya Intervensi

JAKARTA - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Kamis (2/3/2023) lampau adapun mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), menuai perbalahan. Pasalnya, melenceng satu putusannya adalah memerintahkan penundaan tahapan Pemilu 2024.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, selanjutnya Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mencurigai ada permainan di balik putusan PN Jakpus.

Baca Juga: KY: Kami akan Kawal Proses Banding KPU Soal Putusan PN Jakpus bahwa Minta Tunda Pemilu

Benarkah demikian?

Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menilai ada dua kemungkinan yang melatarbelakangi putusan terbilang, yaitu dari segi kemampuan hakim dan adanya intervensi.

“Tentu kita tidak bisa memastikan, tetapi saya sudah katakan bahwa ada dua kemungkinan, yaitu hakim ini bodoh sekali atau ada intervensi. Intervensi ini bahasa lain atas permainan atau kongkalikong,” kata Refly dalam Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Senin (6/3/2023).

Refly berpendapat, keluarnya putusan terkandung bukan soal kemampuan hakim di dalam menangani perkara. Pasalnya, kata dia, hakim akan menangani perkara di dalam putusan terkandung merupakan hakim senior.

Dia menyebut pernyataan Mahfud soal dugaan adanya permainan dalam putusan PN Jakpus itu menakrabi kebetulan.

“Jadi apa yang dikatakan Pak Mahfud saya kira menkaribi kebenaran. Hanya persoalannya, siapa pihak yang melakukan intervensi atau kongkalikong.”

Baca Juga: Soal Putusan PN Jakpus akan Minta Penundaan Pemilu 2024, Ganjar: Aneh Itu

Refly menjelaskan, intervensi terjadi ketika ada kekuasaan bahwa bisa memerintahkan, menyuruh, atau mengendalikan hakim kepada memutus penundaan pemilu.

Sementara kongkalikong terjadi ketika ada dua pihak yang setara yang melakukan negosiasi menurut mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, Refly menyebutnya sebagai praktik mafia peradilan.

“Kalau ini pihak nan setara, maka kongkalikong. Ini bagaikan praktik mafia peradilan, ada memberi, ada menerima, ini ada negosiasi. Tapi kalau itu intervensi, maka ada kekuasaan nan bisa memerintahkan lagi menyuruh,” jelas Refly.

”Kalau terdalam pikiran Pak Mahfud kan jelas ini laksana ada mafia yang tadi bernegosiasi. Tapi tidak mengatup kemungkinan ada intervensi.”

Diberitakan sebelumnya, PN Jakpus memutuskan untuk mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU ala Kamis (2/3/2023).

Baca Juga: Sekjen PDIP: Arahan Megawati Jangan Toleransi Pihak yang Ingin Menunda Pemilu 2024

Gugatan itu muncul karena Partai Prima merasa dirugikan demi KPU terkait hasil verifikasi administrasi partai politik akan ditetapkan jauh didalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

KPU menyatakan Partai Prima Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bersama tidak dapat mengikuti verifikasi faktual.

Hal itu melaksanakan Partai Prima melaadapunkan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

Pada Kamis (2/3/2023), majelis hakim memutuskan mengabulkan semua gugatan Partai Prima dan menghukum KPU untuk menunda tahapan Pemilu.