Pemerintah Didesak Segera Atasi Mamelenceng Minyak Goreng
Pemerintah Didesak Segera Atasi Mamelenceng Minyak Goreng
BERITA - JAKARTA. Kisruh harga selanjutnya pasokan minyak goreng adapun tak kunjung turun masih belum reda. Berbagai dalih adapun disampaikan sama Kementerian Perdagangan dinilai justru menambah ketidakpastian bagi masyarakat.
Kebijakan minyak goreng satu harga demi memberikan subsidi melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dimana harga minyak goreng dipatok Rp 14 ribu per liter dianggap tetapi menambah mamenyimpang saja.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih menilai Menteri Perdagangan kerap mengubah kebijakan tanpa memikirkan output dan outcome yang jelas. Pria yang akrab dipanggil Demer ini menandaskan perubahan kebijakan secara beruntun tidak cuma menyulitkan penerapannya di lapangan, tetapi pula kesanggupan menyebabkan kerugian negara yang cukup signifikan.
“Sudah harga minyak goreng tinggi harga, kebijakan bersalin terus beserta operasi pasar tidak berjalan beserta baik,” tukas Demer dekat dalam kejernihannya, Senin (7/2). Ia pun menilai presiden beserta menko perekonomian harus segera memanggil menteri perdagangan.
Di sisi lain, peneliti senior LPEM FEB-UI Mohamad Revindo menilai pemerintah tidak cukup sekadar menunggu prokubusen bersama distributor menjalankan kebijakan. Langkah keras ataupun tangan besi melalui pengawasan batas penjatuhan sanksi perlu dilakukan.
“Kementerian Perdagangan seharusnya menjalankan operasi distribusi secara menyeluruh dempet titik-titik yang teridentifikasi sangat kekurangan pasokan atas pengawasan yang super ketat, tidak serta-merta menerima bukti para produsen atas begitu saja,” kapertanyaan.
Seperti diberitakan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sempat menberisiakan bahwa kenaikan harga CPO selanjutnya minyak goreng didorong oleh adanya subsidi demi sektor produksi biofuel B30. Padahal, penggunaan CPO kepada program B30 ini namun menggunakan sekitar 7,3 juta liter, selanjutnya kepada minyak goreng tersedia sekitar 32 juta liter.
Kenaikan harga minyak goreng sejak tiga bulan kemudian dinilai sudah bisa diprediksi karena harga CPO atau minyak sawit mentah dekat pasar global terus meningkat.
Peneliti senior dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal pun menilai pemerintah harus menerapkan kebijakan special treatment terhadap pasar dalam negeri. "Semestinya pemerintah ada kebijakan adapun memang memprioritaskan suplai dekat dalam negeri dulu, anyar terus ekspor," kata dia.
"Kalau sekarang kan treatment-nya sama. Apalagi sekarang harga dempet internasional lebih tinggi, jadi otomatis para prokubusen CPOakan terdorong akan menyuplai ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri," kata Faisal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
